struktur organisasi pemerintahan Indonesia di Kalimantan Selatan yang berfokus pada industri konstruksi - Rian010/Journal GitHub Wiki

Berikut adalah struktur organisasi pemerintahan Indonesia di Kalimantan Selatan yang berfokus pada industri konstruksi:

  1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Gubernur Memimpin pemerintahan provinsi dan bertanggung jawab atas kebijakan umum, termasuk sektor konstruksi.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan Bertugas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek infrastruktur di tingkat provinsi. Struktur organisasi Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan meliputi:

Sekretariat Mendukung administrasi dan manajemen internal dinas.

Bidang Sumber Daya Air Mengelola sumber daya air, termasuk irigasi dan pengendalian banjir.

Bidang Bina Marga Fokus pada pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan.

Bidang Cipta Karya Mengurusi pembangunan perumahan, permukiman, dan infrastruktur lainnya.

Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Mengatur tata ruang dan pengelolaan pertanahan.

Struktur ini diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 54 Tahun 2017.

  1. Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan

Bupati/Walikota Memimpin pemerintahan kabupaten/kota dan bertanggung jawab atas kebijakan lokal, termasuk sektor konstruksi.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten/Kota Setiap kabupaten dan kota memiliki dinas serupa yang bertanggung jawab atas proyek infrastruktur di wilayahnya. Misalnya, Dinas PUPR Kota Banjarmasin memiliki struktur organisasi yang mencakup berbagai seksi dan bidang yang menangani aspek-aspek spesifik dari pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur kota.

  1. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Selatan

Kepala BPJN Kalimantan Selatan Bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek jalan nasional di wilayah Kalimantan Selatan. Struktur organisasi BPJN Kalimantan Selatan meliputi:

Sekretariat Mendukung administrasi dan manajemen internal balai.

Bidang Perencanaan Mengelola perencanaan proyek jalan dan jembatan.

Bidang Pelaksanaan Fokus pada pelaksanaan konstruksi proyek jalan dan jembatan.

Bidang Pengawasan Mengawasi kualitas dan kemajuan proyek konstruksi.

Struktur ini diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2019.

  1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Lembaga Terkait

Perusahaan Daerah (PD) dan BUMD Beberapa daerah memiliki perusahaan daerah yang bergerak di bidang konstruksi dan infrastruktur, berkolaborasi dengan dinas terkait dalam pelaksanaan proyek.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Berperan dalam pengembangan dan sertifikasi tenaga kerja serta badan usaha konstruksi di tingkat provinsi.

  1. Asosiasi Profesi dan Organisasi Sektor Konstruksi

Asosiasi Kontraktor dan Konsultan Konstruksi Organisasi seperti GAPENSI dan INKINDO berperan dalam meningkatkan profesionalisme dan kualitas sektor konstruksi di daerah.

Struktur ini memastikan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta sektor swasta dalam pengelolaan dan pelaksanaan proyek konstruksi di Kalimantan Selatan.