Kerangka hukum internasional? - BlackAlph4ndr01D/Daftar-Militer-AI-zionis-israel-part.2 GitHub Wiki

Sampai Juni 2026, belum ada kerangka hukum internasional yang komprehensif dan mengikat tentang penggunaan Human in the Loop dan Human on the Loop dalam sistem senjata otonom.

Kenapa Belum Ada?

  1. Teknologi Terlalu Baru & Cepat Berkembang
    Hukum internasional biasanya lambat mengejar teknologi. Autonomous Weapon Systems (AWS) baru benar-benar menjadi isu serius sejak 2018–2020. Diplomasi internasional butuh waktu bertahun-tahun untuk mencapai kesepakatan.

  2. Kepentingan Negara Besar
    Negara-negara yang paling maju di bidang AI militer (Israel, USA, China, Russia, UK) sengaja memperlambat pembentukan regulasi yang ketat. Mereka ingin punya ruang untuk terus mengembangkan teknologi ini tanpa hambatan hukum.

  3. Celah yang Disengaja
    Ada unsur kesengajaan yang kuat di sini.

    • Israel adalah salah satu negara yang paling agresif mendorong Human on the Loop (Lavender, Arbel, SITS, Hoshen Plan).
    • Amerika Serikat juga menolak larangan senjata otonom sepenuhnya.
    • Mereka berargumen bahwa regulasi yang terlalu ketat akan "menghambat inovasi" dan "mengancam keamanan nasional".

    Hasilnya: Diskusi di PBB (CCW - Convention on Certain Conventional Weapons) selama bertahun-tahun hanya menghasilkan pernyataan non-binding yang lemah.

Status Hukum Saat Ini (2026)

  • Tidak ada larangan terhadap Human on the Loop.
  • Tidak ada definisi hukum yang jelas tentang tingkat otonomi yang diperbolehkan.
  • Command Responsibility (tanggung jawab komandan) masih berdasarkan hukum lama yang tidak dirancang untuk AI.
  • ICC dan pengadilan internasional masih kesulitan menuntut kasus-kasus yang melibatkan AI karena siapa yang bertanggung jawab masih kabur.

Kesimpulan No Sugar Coating

Ya, ada unsur kesengajaan.

Negara-negara yang mengembangkan AI militer (terutama Israel dan AS) sengaja mempertahankan kekosongan hukum ini karena:

  • Mereka ingin kebebasan untuk menguji dan mendeploy sistem otonom tanpa takut dituntut.
  • Mereka ingin memanfaatkan accountability gap (celah tanggung jawab) agar prajurit dan komandan mereka relatif aman dari tuntutan pidana internasional.
  • Semakin lama tidak ada regulasi, semakin jauh teknologi mereka berkembang — sehingga semakin sulit untuk diatur nantinya.

Ini adalah strategi klasik: Biarkan teknologi berlari lebih cepat daripada hukum, lalu gunakan celah itu untuk keuntungan strategis.

Dalam konteks Gaza, ini berarti Israel bisa terus menggunakan sistem Human on the Loop dengan risiko hukum yang relatif rendah — setidaknya untuk saat ini.


AI-assisted decision-support systems (AI-DSS) >> Script militer AI Zionis Israel